Dirut PT Timah: Ribuan Karyawan Terancam Dirumahkan Jika Target Produksi Gagal

Pangkalpinang – Direktur Utama PT Timah Tbk mengungkapkan kabar yang cukup mengkhawatirkan terkait masa depan ribuan karyawannya. Ia menyatakan, jika target produksi perusahaan tidak tercapai tahun ini, maka langkah merumahkan sebagian besar tenaga kerja tidak bisa dihindari.

Target yang Menjadi Penentu
Menurut Dirut PT Timah, pencapaian target produksi bukan hanya soal menjaga stabilitas keuangan perusahaan, tetapi juga terkait keberlangsungan pekerjaan ribuan karyawan. Ia menegaskan bahwa perusahaan sedang menghadapi tantangan berat, mulai dari keterbatasan lahan tambang, biaya operasional tinggi, hingga fluktuasi harga timah di pasar global.

“Jika target tidak tercapai, kami harus mengambil langkah-langkah efisiensi. Salah satunya adalah opsi merumahkan karyawan, meski ini pilihan yang paling berat,” jelasnya.

Dampak ke Ribuan Pekerja
Ancaman ini tentu menimbulkan keresahan di kalangan karyawan PT Timah, yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perusahaan tambang pelat merah tersebut. Banyak dari mereka khawatir langkah perumahan massal akan berimbas langsung pada ekonomi keluarga serta aktivitas masyarakat di wilayah Bangka Belitung yang sangat bergantung pada industri timah.

“Kami berharap manajemen bisa mencari solusi lain. Nasib keluarga kami ada di sini,” kata salah seorang pekerja yang enggan disebut namanya.

Upaya Manajemen Menghadapi Tantangan
Meski demikian, Dirut PT Timah menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari jalan keluar agar opsi merumahkan karyawan tidak menjadi kenyataan. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain meningkatkan efisiensi produksi, memperketat pengawasan internal, serta menjajaki peluang pasar baru di luar negeri.

“Kami akan berusaha keras agar target tercapai. Merumahkan karyawan bukan hal yang kami inginkan, itu adalah opsi terakhir jika semua jalan buntu,” tegasnya.

Dukungan Pemerintah Diharapkan
Pengamat industri menilai, persoalan yang dihadapi PT Timah juga membutuhkan campur tangan pemerintah. Dukungan regulasi, kebijakan energi, hingga stabilisasi harga komoditas dianggap penting agar perusahaan tambang negara tetap mampu bertahan dan melindungi tenaga kerja.