Jagat media sosial dan beberapa kanal pemberitaan sempat dihebohkan dengan isu mengejutkan: rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung disebut-sebut telah digeledah aparat penegak hukum. Namun, sebelum kabar liar itu semakin membesar, pihak Polri dan Kejaksaan Agung kompak memberikan bantahan keras dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
Beredar Isu Penggeledahan Jampidsus
Isu bermula dari sejumlah unggahan media sosial dan pesan berantai yang menyatakan bahwa kediaman Jampidsus telah disambangi dan digeledah oleh aparat, menyusul spekulasi adanya keterlibatan dalam sebuah perkara besar. Dalam narasi yang beredar, disebutkan pula bahwa penggeledahan tersebut berlangsung secara diam-diam dan berkaitan dengan dugaan aliran dana mencurigakan.
Kabar ini tentu mengundang perhatian publik, mengingat posisi Jampidsus sangat strategis dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi kelas kakap.
Klarifikasi Tegas dari Polisi
Menanggapi isu yang beredar luas, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penggeledahan oleh kepolisian terhadap rumah Jampidsus. Ia menyebut informasi tersebut sebagai kabar bohong yang tidak memiliki dasar fakta.
“Polri tidak pernah melakukan penggeledahan seperti yang diberitakan. Kami minta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” ujar Irjen Sandi dalam keterangan resminya, Selasa (5/8).
Kejagung: Hoaks yang Menyesatkan
Senada dengan Polri, pihak Kejaksaan Agung juga membantah keras isu tersebut. Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, menyebut bahwa informasi tentang penggeledahan itu adalah fitnah yang menyesatkan dan bisa mengarah pada pembentukan opini publik yang keliru.
“Itu hoaks. Tidak pernah ada penggeledahan terhadap rumah Jampidsus. Kami sangat menyayangkan penyebaran informasi palsu yang berpotensi merusak reputasi lembaga dan pribadi,” tegas Ketut.
Ia juga menambahkan bahwa pihak Kejaksaan akan menelusuri sumber penyebaran hoaks tersebut dan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan kabar bohong.
Potret Tantangan di Era Informasi
Kasus ini kembali menyoroti bahaya penyebaran informasi palsu di era digital, di mana kabar sensasional bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Nama besar seperti Jampidsus pun bisa terseret dalam pusaran spekulasi tanpa bukti, hanya karena dorongan viral semata.
Pengamat hukum menilai bahwa masyarakat harus lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang menyangkut lembaga penegak hukum. Di sisi lain, aparat juga didorong untuk semakin terbuka dan cepat dalam memberikan klarifikasi agar isu tidak berkembang liar.
Isu soal penggeledahan rumah Jampidsus yang sempat menghebohkan publik akhirnya terbantahkan. Polri dan Kejaksaan Agung tampil kompak dalam membantah kabar tersebut, menunjukkan soliditas antar-lembaga penegak hukum dalam menghadapi serangan hoaks.
Masyarakat kini diingatkan kembali untuk tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi, serta lebih selektif dalam menyebarkan informasi — demi menjaga stabilitas hukum dan nama baik institusi yang bekerja untuk kepentingan publik.
Other Articles
